Oleh    : Nur Muhammad Hanafi

 Ada beberapa macam subyek hukum, dimana subyek hukum tersebut oleh undang-undang dinyatakan sama sekali tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum yakni, mereka yang tindakannya tidak menimbulkan akibat hukum yang sempurna seperti (anak yang belum dewasa pada umumnya), (mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena sakit ingatan), mereka yang mempunyai kewenangan yang terbatas, dalam arti setiap perbuatan yang dilakukan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari orang lain (membuat perjanjian kawin, untuk anak-anak yang telah mencapai usia menikah), serta ada yang mempunyai kewenangan penuh (mereka yang sudah dewasa).

Berbicara mengenai mereka (Dewasa) yang ditaruh dibawah pengampuan,  dalam Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 433 dijelaskan bahwa:“ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan ”. Dalam penjelasan pasal tersebut kita ketahui, bahwa seseorang dewasa/(meerderajrig) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya yang dianggap tidak atau kurang sempurna serta tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga dapat dikatakan seseorang dewasa tersebut berkedudukan sama dengan status hukum anak yang belum dewasa (minderjarig).

Ada beberapa alasan seseorang dapat mengajukan dirinya sendiri atau diajukan  oleh orang lain dalam pengampuan yakni:[1]

  1. Karena tidak dapat mengontrol dalam menggunakan hartanya “Keborosan (verkwisting)”
  2. Memiliki kelemahan dalam menggunakan akal budinya (zwakheid van vermogen).
  3. Kekurangan daya berfikir sakit ingatan (krankzinnighedi), dungu (onnozelheld), dan dungu disertai mudah mengamuk (razernij).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 436 Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang berada di bawah pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya berada pada domisili  orang yang akan berada di bawah pengampuan tersebut. Sedangkan menurut pasal 434 Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), orang yang berhak untuk mengajukan pengampuan adalah:

  1. Untuk seseorang yang boros, dapat diajukan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan istri atau suaminya.
  2. Untuk seseorang yang memiliki lemah akal, seseorang tersebut dapat mengajukan dirinya sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri.
  3. Untuk seseorang yang dalam keadaan mata gelap atau kekurangan daya pikir namun oleh keluarga tidak dimintakan pengampuan maka kejaksaan wajib memintakan pengampuan tersebut.

Mengenai pengajuan pengampuan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi seseorang tersebut yakni adanya Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa orang yang akan diampu memang benar dalam keadaan dungu, gila (sakit ingatan), mata gelap atau keborosan. Disitu harus jelas disebutkan  dalam surat permintaan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Lain halnya untuk keborosan, ada keharusan melakukan suatu tinjauan apakah pengeluaran seseorang tersebut, dibandingkan dengan pendapatan atau kekayaan yang dia miliki sudah sampai pada tahap tidak seimbang. Seseorang yang cenderung tidak seimbang dalam pengeluaran dengan kekayaannya walaupun untuk tujuan sosial juga dapat dianggap sebagai pemboros.

Kapan dimulainya pengampuan yakni dalam Pasal 446 Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dijelaskan bahwa dimulainya pengampuan setelah semua persyaratan terpenuhi dan sejak pada hari dimana diucapkannya putusan oleh hakim atau ketetapan pengadilan. Berpedoman dengan adanya putusan atau ketetapan tersebut maka seseorang yang berada dibawah pengampuan karena alasan kekurangan daya berpikir dinyatakan tidak cakap maka dalam melakukan perbuatan hukum dan semua perbuatan yang dia lakukan dapat dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan bagi seseorang yang berada dibawah pengampuan karena boros, maka dia hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dia miliki. Sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya tetap memiliki hak melakukanya, misal dalam hal perkawinan dan membuat surat wasiat .[2]

Untuk  seseorang yang berada dibawah pengampuan karena alasan lemah akal budinya, masih terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. sebagian berpendapat bahwa seseorang tersebut hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan saja. Namun beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa seseorang yang tidak cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum. Sekalipun seseorang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun apabila ia melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige

daad), ia tetap harus bertanggung gugat dengan membayar ganti rugi untuk kerugian yang terjadi karena kesalahannya.[3]

Dalam pasal 449 Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)  menjelaskan bahwa seorang pengampu diangkat oleh Hakim setelah putusan tentang pengampuan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas.

Berakhirnya pengampuan dijelaskan dalam Pasal 460 Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yakni “ pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi pembebasan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tatacara yang ditentutukan oleh undang-undangn guna memperoleh pengampuan, dank arena itu orang ditempatkan di bawah pengampuan tidak bolehmenikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti”. Berakhirnya pengampuan seseorang  secara absolut dan secara relative yakni:[4]

  1. Secara absolut, yaitu pengampuan yang berakhirnya disebabkan oleh:
  2. Meninggalnya orang yang sedang dalam pengampuan ;
  3. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan pengampuan telah hapus;
  4. Secara relatif, yaitu pengampuan yang berakhirnya disebabkan oleh:
  5. Orang yang mengampu meninggal dunia;
  6. Pengampu yang dipecat atau dibebastugaskan;
  7. Suami diangkat sebagai pengampu yang dahulunya berstatus sebagai orang yang dulunya dibawah pengampuan;

Namun, penghentian pengampuan tersebut tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Pembebasan diri pengampuan harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara.

 

[1] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,  HUKUM ORANG DAN KELUARGA (Personen En Familierecht), Surabaya,  Airlangga University Press, 1991, Hlm 237.

[2] http://www.jurnalhukum.com/PENGAMPUAN-CURATELE, diakses : Tanggal 31Juli  2017, Pukul 13:47

[3] Ibid

[4] https://aryarahmanhakimblog.wordpress.com/kuliahku/semester-ii/hukum-pidana/pengampuan, diakses : Tanggal 31Juli  2017, Pukul 13:47