Oleh : Rahmantio Aryo Damar, SH

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia.[1] Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk menghapus Perkawinan Usia Anak di Afrika.[2]

Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.[3] Berdasarkan penelitian Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM, Tahun 2014 setidaknya ada 5 (lima) faktor utama penyebab perkawinan usia anak, yakni kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua yang rendah , tradisi setempat, perubahan tatanilai di masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan serta pengaruh sosial.

Peran Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan menekan resiko pernikahan dini menggunakan beberapa cara yaitu antara lain :

  1. Pembuatan Program wajib belajar 12 tahun, Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam hal ini, dari dibuatnya program ini dapat menghilangkan hambatan anak. Dari segi ekonomi terutama. Karena kita ingin meningkatkan rata-rata lama bersekolah duduk kita, menjadi 12 tahun.
  2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)

Dalam sosialisasi PP No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan di Gedung Kementerian Kesehatan RI pada 1 September 2014 Ibu Nafsiah Mboi menjelaskan bahwa PP ini mengangkat mengenai pelayanan kesehatan reproduksi, aborsi, dan upaya kehamilan di luar cara alamiah. Media TV membuat kontroversi bahwa PP ini adalah PP tentang aborsi, namun Ibu Nafsiah menegaskan bahwa PP ini adalah mengenai kesehatan reproduksi, meskipun di dalam PP ini termasuk di dalamnya peraturan tentang aborsi.[4]

  1. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional dan konsep Kesataraan dan Keadilan Gender (KKG)

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam GBHN 1999-2004 menetapkan dua arah kebijakan pemberdayaan perempuan yakni pertama meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat

  1. Program Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

  1. Revisi UU No.1 Tahun 1974, masuk prolegnas 2015-2019

Dengan masuknya UU No 1 tahun 1974 dalam Program Legislasi Nasional diharapkan dapat memberikan keberpihakannya terhadap anak, khususnya untuk memberikan pencegahan terhadap pernikaha dini. menggunakan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai filter untuk menanggulangi masalah perkawinan anak usia dini, di dalam bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) dari batasan usia yang diberikan undang-undang tersebut merupakan kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebab, dalam hukum Islam maupun hukum adat tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah.

  1. Sosialisasi UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Menurut penulis pemerintah sebagai lembaga eksekutif Negara yang bertanggung jawab mengenai hajat hidup warga negaranya perlu memiliki andil yang cukup besar dalam peroses pencegahan pernikahan dini. Langkah konkret diatas adalah salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh pemrintah untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya khususnya dalam pencegahan pernikahan dini. Namun, program-program pemerintah maupun pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk membangun ketahanan keluarga maupun pencegahan pernikahan dini cukup melimpah. Belum ada satu keterpaduan antara satu program dengan program lainnya atau antara satu pengelola dengan pengelola lainnya menjadi problem yang belum terpecahkan. Sehingga wajar bila kemudian masih sering ditemukan tumpang tindih atau keroyokan program yang sama oleh lembaga berbeda yang mengakibatkan kurangnya efektifitas dalam pencegahan pernikahan dini. [pengacara jogja]

[1] https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf. /, Accessed 2 Agustus 2017

[2] Minchew, Thompson and Kennedy. (2014). The Summer of the Summit – Now what for child, early and forced marriage? Girls Not Brides. Available from: http://www.girlsnotbrides.org/summer-summit-now-child-early-forced-marriage/.  Accessed 2 Agustus 2017.

[3] https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf. /, Accessed 2 Agustus 2017, loc.cit

[4] https://aliansiremajaindependen.org/informasi/sosialisasi-pp-no-61-tahun-2014-tentang-kesehatan-reproduksi.html Akses pada 2 Agustus 2017