Oleh: Riyo Eka Sahputra S.H*

Dewasa ini, semakin bercampurnya kebudayaan yang ada akibat cepatnya informasi pada era globalisasi, menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan baru dan perlu dicari solusinya, terutama dalam penyelesaian secara hukum. Salah satu permasalahan yang ada adalah mengenai anak di luar perkawinan. Adanya anak diluar perkawinan sebenarnya bukanlah hal yang baru yang menjadi permasalahan pada saat ini. Namun efek-efek yang ditimbulkan seiring dengan tumbuh kembangnya anak menjadi suatu hal yang akan menimbulkan banyak permasalahan, khususnya bagi kehidupan anak tersebut. Salah satu permasalahan dasar namun menjadi pokok permasalahan adalah mengenai akta kelahiran anak. Dimana keberadaan akta kelahiran anak ini akan menjadi sangat penting bagi anak terutama dalam hal dokumentasi, dan memperoleh segal hal mengenai hak sipil keperdataan si anak.

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayan pendaftaran penduduk dan pencatan sipil. [vide Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan] Ada kalanya di dalam realita, anak yang lahir pada luar nikah belum mendapatkan akta lahir, dalam hal ini akta lahir yang terbit hanya diisi oleh nama ibu, dikarenakan banyak permasalahan terutama pada pihak keluarga sehingga menyebabkan orang tua biologis tidak menikah pada saat anak dilahirkan. Dalam pengaturan perundang-undangan, akta lahir anak yang lahir di luar pernikahan hanya berisi nama ibu kandungm tidak ada nama bapak biologis. Namun adanya putusan dari hakim yang dimana hal ini merupakan suatu yurispudensi yang dapat digunakan, agar di dalam akta anak tersebut dapat tertuang pula nama dari ayah biologisnya.

Setidaknya ada 2 putusan hakim yang dilihat oleh Penulis pada kasus tersebut. Pertama adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA/Smn tertanggal 27 juli 2006, dan kedua adalah Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 70/Pdt.P/2016/PA.Smn.

Pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA/Smn, Majelis hakim mengabulkan Permohonan dari pemohon, dimana pemohon yang merupakan Ibu kandung melakukan gugatan yang ditujukan kepada termohon yang merupakan ayah kandungnya, agar pada akta kelahiran anak tersebut tidak hanya tercantum nama dari pemohon saja, namun juga termohon. Dalam pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum menikah telah berhubungan kelamin dan telah mempunyai anak dan Termohon maupun semua keluarga tidak keberatan kalau pemohon mengakui anak tersebut. Salah satu landasan hukum yang dipakai oleh hakim adalah Pasal 53 KHI, yang berbunyi:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada ketentuan pasal tersebut, hakim berpendapat KHI tidak secara tegas mengatur mengenai wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Landasan dari Pasal 53 ini adalah dalam rangka perlindungan dan kemashalatan anak yang telah terjadi proses pembuahan diluar nikah. Adanya Putusan tersebut membuka jalan agar Akta Kelahiran Anak yang lahir diluar nikah dapat tertulis tidak hanya nama Ibu Kandung saja, namun juga nama Ayah Kandung. Hal ini terlihat pada Penetapan nomor 70/Pdt.P/2016/PA.Smn tertanggal 02 November 2016.

Dasar pertimbangan hakim adalah Pemohon dapat membuktikan bahwa anak yang lahir merupakan anak kandung dari pemohon, hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Anak yang menjelaskan kecocokan DNA anak dengan orang tua. Selain itu tidak ada pengingkaran dari ibu kandung mengenai siapa yang menjadi ayah dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012. Pada Penetapan itu pula salah satu landasan hukum yang dipakai adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana permohonan ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Dengan menggunakan penetapan putusan hakim tersebut sebagai lampiran, orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil agar dapat dilaukan perubahan petikan akta kelahiran yang sebelumnya hanya terdapat nama dari Ibu Kandung saja, menjadi nama Ayah Kandung dapat dicantumkan pada akta kelahiran maupun berkas-berkas lain yang berkaitan dengan anak.

* Junior Associate Kantor Hukum SNW & Partners