9 Juli 2017

Sleman-Terbukti memalsu data penerima dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), R Sukarno Wiryo Amd, 40, hanya diganjar hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 6 bulan. Karuan saja, terdakwa yang menjabat Kepala Dusun Malang, Caturharjo, Sleman itu pun langsung menyatakan sikapnya menerima vonis majelis hakim diketuai Setyawati Yun Irawati SH.

“Vonis hakim sudah cukup bijak dan berkeadilan. Kami menerimanya,” ujar Sapto Nugroho SH selaku koordinator tim pengacara terdakwa yang selama proses hukum tidak menjalani penahanan badan, karena hanya dikenai tahanan kota, Minggu (9/7).

Sementara jaksa penuntut umum Daru Sri astuti SH yang sebelumnya menuntut hukum penjara selama 1 tahun terhadap terdakwa, menyatakan masih pikir-pikir. Dalam pengamatan Wartahukum.id selama ini, terhadap putusan hakim yang lebih separuh lebih dari tuntutan, maka pihak kejaksaan selalu mengajukan banding. “Sebab itu kami masih pikir-pikir,” ujar jaksa, singkat.

Vonis terhadap terdakwa sendiri disampaikan hakim PN Sleman dalam persidangannya Kamis (6/7) lalu. Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa memalsukan keterangan dalam surat-surat resmi pengajuan dana bantuan RTLH itu terbukti melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP.

Peristiwa terjadi pada 22 Juni 2016, ketika itu Pemkab Sleman menggulirkan program pemberian bantuan dana RTLH kepada warga yang masuk kategori berhak menerimanya. Terdakwa selaku Kadus kemudian melakukan pendataan.

Namun di tengah kegiatan itu ada yang dipalsukan yakni data mengenai diri R Onto Wiryo, sebagaimana terungkap di persidangan, sebenarnya tidak masuk kategori warga yang berhak menerima bantuan. Namun oleh terdakwa nama dia dimasukkan ke daftar pengajuan ke panitia. Muslihat yang dilakukannya dengan cara membuatkan bukti Kartu Keluarga, Kartu Miskin, Keterangan berpenghasilan di bawah UMR, memiliki rumah tak bertembok, KTP, serta bukti tidak memiliki sawah garapan melebihi 500 M2.

Pembuatan dan pengajuan bukti-bukti surat ini tanpa sepengetahuan Mardi Prayitno selaku Ketua LPMD maupun Sekretarisnya, Kusdiyana. Alhasil berbekal data itu terdakwa bisa mencairkan dana bantuan RTLH sebesar Rp8,8 juta.

Tapi seperti kata pepatah sepandai-pandai tupai melompat, jatuh pula ke kubangan. Serapi apa pun terdakwa menyembunyikan kejahatannya toh tercium jua.  Ia telah terbukti memalsukan data dan divonis penjara. Lantas uang Rp,8 juta? Itulah yang patut dipertanyakan. Jika memang terbukti ditilep terdakwa, berarti jaksa luput membidik dengan dakwaan korupsi.

Sumber Wartahukum.id