18 Mei 2017

Sleman–Persoalan hukum seperti tak ada habisnya. Hukum yang lebih tajam ke bawah, kerap kali menimbulkan keprihatinan di tengah upaya reformasi hukum yang dilakukan pemerintah. Kaum lemah, kerap dituntut pasrah menghadapi ketidakadilan hukum.

Prihatin dengan kondisi itu, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Sleman membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH). Sebanyak 13 pengurus PBH Peradi Seman resmi dilantik, Rabu (18/5) malam di Gedung Unit I Pemda Sleman.

Panitia penyelenggara Sapto Nugroho Wusono, S.H mengungkapkan, PBH PERADI Sleman akan mengambil peran untuk membantu masyarakat kecil, memberi pendampingan, pemahaman dan konsultasi di bidang hukum agar masyarakat semakin sadar hukum.

“Masih banyak warga yang belum teradvokasi dengan baik. Salah satunya karena faktor biara. Melalui PBH PERADI Sleman ini, kami siap membantu mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan pendampingan hukum,” ucap Sapto, kemarin.

Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum memiliki data pasti berapa banyak kasus hukum yang melibatkan masyarakat bawah dan tidak mendapatkan pendampingan hukum. Meski begitu, ia memastikan jumlahnya sangat banyak.

“Kita belum punya data berapa banyak dan berapa persen dari kasus yang ada yang melibatkan warga kurang mampu. Hanya saja, jumlahnya tidak sedikit karena selalu saja ada kasus yang melibatkan kaum lemah secara ekonomi,” terangnya.

Ketua PBH PERADI Sleman R Widi Ari Sulistyo, S.H mengatakan, pembentukan PBH PERADI Sleman sekaligus memenuhi amanat undang-undang advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang bantun hukum secara Cuma-cuma. “Kami prihatin masih banyak masyarakat belum bisa mengakses bantuan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, setelah resmi dilantik pihaknya akan segera menggelar rapat guna menyusun program kerja. Pihaknya juga menyiapkan langkah untuk menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

“Kami akan fokus pada advokasi masyarakat kurang mampu. Walau pun tidak menutup peluang memberikan advokasi pada kelompok masyarakat lainnya. Bisa dilakukan sistem subsidi silang,” katanya. (Bantuan Hukum Jogja)

Sumber Wartahukum.id